Menu
Toko Online Sudah Mendukung Fitur Ongkos Kirim Otomatis Yang Lengkap JNE/WAHANA/POS/TIKI/SICEPAT DLL

Antara Soekarno, Marhaenisme, dan Pancasila

Okt
14
2016
by : admin. Posted in : Artikel

Ideologi marhaenisme dan Pancasila adalah dua hal yang selalu berkaitan dengan Soekarno. Jika dinilai secara subyektif maka Soekarno adalah satu-satunya pencetus ideologi marhaenisme dan Pancasila. Ideologi marhaenisme dan Pancasila juga dua hal yang berkaitan dan bukan hal yang saling bertentangan, dimana inti dari ideologi marhaenisme adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ke-Tuhanan yang berkerakyatan yang kesemuanya tercermin pada pengamalan sila-sila Pancasila.

soekarno

Ideologi Soekarno adalah marhaenisme yang dicetuskan pada tahun 1927 sedangkan Pancasila Soekarno yang juga dicetuskan pada 1 Juni 1945 olehnya dan presiden Jokowi Menetapkan 1 Juni sebagai hari Lahir Pancasila. Dalam hal ini perbedaan marhaenisme dan Pancasila hanya terletak pada ideologi perjuangan yang merupakan akar bawah dari ideologi marhaenisme sementara Pancasila tercetus sebagai dasar negara.

Secara garis besar intisari dari ideologi marhaenisme adalah anti-feodalisme, anti-kolonialisme,  demokrasi, azas-nasionalisme, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Jadi secara substansialnya ideologi soekarno marhaenisme sama dengan Pancasila. Marhaenisme lahir sebagai azas yang menginginkan tatanan yang baik / mulia bagi masyarakat dan negara yang intinya melindungi kaum marhaen dalam segala hal. Disisi yang lain marhaenisme merupakan perjuangan mulia yang revolusioner untuk menghilangkan kapitalisme, imperalisme, dan kolonialisme.

Makna Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi

Seperti yang kita tahu azas marhaenisme yang memiliki makna sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme lebih mengandung makna sebuah nilai kebangsaan dengan azas gotong royong, mengutamakan kesamaan nasib, berperikemanusiaan dalam hidup kemasyarakatan yang lebih sehat. Sementara sosio-demokrasi adalah sebuah pemahaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Dalam hal ini rakyatlah yang mengatur negara, memegang kendali ekonomi demi kemajuan bangsa sehingga tercipta keadilan yang merata. Sosio-dekmokrasi adalah wujud cita-cita rakyat yang mendambakan berlakunya demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, dan demokrasi politik.

Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945

Pancasila dicetuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Dalam sidang tersebut Soekarno menawarkan lima buah prinsip yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau ber-perikemanusiaan, Mufakat kemusyawarahan dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ke-Tuhanan Yang maha Esa. Dalam pidato Lahirnya Pancasila, Soekarno menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan jembatan emas menuju masyarakat Indonesia sesuai yang di cita-citakan, bukan akhir dari perjuangan. Intinya kemerdekaan hanyalah tahap awal menuju proses revolusi Indonesia menuju sosialisme Indonesia.

Pada prinsipnya, yang dimaksud oleh Soekarno bahwa kemerdekaan sama dengan jembatan emas adalah Indonesia merdeka yang berarti rakyat Indonesia yang dimerdekakan sehingga rakyat menjadi sehat dan kuat. Intinya dengan kemerdekaan lebih mudah bagi rakyat untuk menata kehidupan masyarakat Indonesia yang sehat, kuat, dan gagah. Indonesia merdeka bukan untuk memberi kekuasaan pada golongan tertentu, terlebih lagi golongan kaya atau golongan bangsawan.

Dasar-Dasar dalam Pancasila

Seperti yang kita ketahui dasar pertama yang menjadi dasar negara Indonesia adalah dasar kebangsaan. Yang dimaksud dasar kebangsaan dalam hal ini adalah sebuah dasar bangsa yang menginginkan satu kesatuan bangsa, bukan suatu kebangsaan dalam arti yang sempit. Soekarno sangat sepakat bahwa definisi bangsa secara garis besar ditandai dengan adanya persatuan orang dan tempat. Dalam hal ini persatuan antara manusia dan tempatnya.

Indonesia sebagai satu negara bangsa memiliki dasar kebangsaan Indonesia. Hal ini tidak bisa disamakan dengan kebangsaan China yang kala itu menganut paham kosmopolitisme yang menghapus paham kebangsaan dan yang hanya sebatas perikemanusiaan. Menurut Soekarno nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme-chauvinisme. Namun prinsip kebangsaan ini menjadi berbahaya jika kemudian orang meruncingkan makna nasionalisme menjadi chauvin-isme sehingga Indonesia kemudian berpaham Uber Alles seperti negara-negara Eropa.

Kebangsaan Indonesia bukan chauvinisme dengan ciri kebangsaan yang menyendiri layaknya semboyan nasionalisme Eropa “Deutschland Uber Alles”. Nasionalisme Indonesia sangat menghormati bangsa lain yang intinya menuju persaudaraan, persatuan, sehingga terwujud sikap kekeluargaan antar bangsa di dunia.

Seperti prinsip kedua dari lahirnya pancasila yaitu internasionalisme dan perikemanusiaan, Soekarno berpendapat bahwa antara nasionalisme dan internasionalisme merupakan ‘satu paket’ yang tidak akan bisa dipisahkan satu dengan satu lainnya. Internasionalisme tidak bisa disamakan dengan kosmopolitisme. Dan Dengan sendirinya internasionalisme tidak dapat hidup karena berakar dari nasionalisme. Demikian juga sebaliknya, nasionalisme tidak bisa hidup jika tidak dipelihara dalam ‘taman sari’ internasionalisme. Pada intinya paham nasionalisme Indonesia tidak dibatasi adanya perbedaan, paham, serta jalinan erat diluar wilayah dari kedaulatan Indonesia.

Dasar negara Indonesia ketiga mengenai Lahirnya Pancasila adalah dasar mufakat, perwakilan, dan permusyawaratan. Intinya Soekarno menghendaki bahwa negara Indonesia yang kuat, maka harus memiliki syarat mutlak yaitu dasar mufakat, dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan. Menyinggung dasar keempat pada lahirnya pancasila adalah prinsip kesejahteraan. Prinsip yang dimaksud menegaskan bahwa dalam Indonesia merdeka tidak ada kemiskinan. Oleh karena prinsip tersebut kemudian lahir demokrasi ekonomi serta demokrasi politik yang menurut Soekarno sangat berbeda dengan demokrasi negara barat, terutama Perancis dan Amerika.

Setelah Soekarno merumuskan empat dasar dari Pancasila maka kemudian yang menjadi dasar kelima adalah menyusun Indonesia Merdeka yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip dasar kelima ini mengandung arti bahwa bukan bangsa Indonesia saja yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa namun seluruh masyarakat Indonesia hendaknya ber-Tuhan sesuai agama masing-masing. Dengan demikian akan lahir negara Indonesia dimana tiap-tiap penduduknya lebih leluasa menyembah Tuhan-nya namun tetap mengesampingkan egoisme agama yaitu dengan tetap menghormati satu sama lain, antar sesama agama maupun beda agama.

Keterkaitan Marhaenisme dan Pancasila

Kelima prinsip yang dicetuskan Soekarno sebagai tanda Lahirnya Pancasila kemudian disebut “Soekarno Pancasila”. Namun Soekarno sendiri menambahkan, apabila rakyat menghendaki kelima sila tersebut dikerucutkan lagi, maka bisa menjadi Tri-Sila mencakup Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, serta Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi penganut marhaenisme, Pancasila dan marhaenisme tidak bisa lepas, dimana sangat identik dengan paham marhaenisme atau sesuai dengan ideologi kaum nasionalis-marhaenis. Keidentikan Pancasila serta marhaenisme pada akhirnya berubah menjadi politik ideologi yang fundamental sebab erat kaitannya dengan dasar negara. Kesamaan Pancasila dan marhaenisme terlihat jelas dari Tri-Sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-nasionalisme, dan Sosio-Demokrasi. Inilah yang kemudian disebut Marhaenisme.

Dasar negara yaitu Pancasila memiliki ketentuan yang disesuaikan dengan adab kepribadian bangsa Indonesia, yang dijiwai semangat 17 Agustus 1945. Musyawarah menjadi dasar dari segala bentuk perundingan untuk menyelesaikan semua masalah termasuk persoalan kenegaraan. Dalam Pancasila pula diatur tentang kebebasan beragama dan menjalan ibadah sesuai agamanya. Hal ini tercermin dari ketegasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Pancasila juga terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang memiliki martabat luhur sebagai manusia dan bangsa Indonesia yang memiliki hubungan harmonis antar bangsa-bangsa, serta keharmonisan antara pribumi dan orang asing. Dapat disimpulkan pula dalam Pancasila terkandung nilai-nilai nasionalisme dan internasionalisme dimana dalam hal ini internasionalisme tidak bisa disamakan dengan kosmopolitisme yang menghapuskan arti bangsa-bangsa dalam tatanan masyarakat dunia. Internasionalisme yang tertuang dalam Pancasila memiliki maksud bersama-sama, bersatu padu dengan bangsa lain untuk berdiri sama tinggi didalam masyarakat dunia. Untuk duduk sama rendah dalam menentang segala bentuk penjajahan, penindasan, serta hak mendapatkan pengakuan kedaulatan atas kemerdekaan segala bangsa.

tags:

Berlangganan PenjualWeb.Com via Email

Masukkan alamat e-Mail Anda untuk berlangganan artikel website ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan artikel baru publish melalui e-Mail anda.

Purwakarta
087776085557
admin[at]penjualweb.com